Filosofi Kontrak Sosial #2: Membunuh Berhala Bernama Feodalisme

Jika kita melontarkan pandangan ke negara-negara yang telah mencapai ekuilibrium peradaban—seperti kawasan Skandinavia, Jerman, atau Jepang—kita akan menemukan sebuah lanskap sosial yang terasa asing bagi nalar lokal kita. Di sana, seorang menteri yang mengayuh sepeda di tengah rintik hujan atau seorang wali kota yang berdesakan di gerbong kereta umum bukanlah sebuah pencitraan menjelang pemilu, melainkan sebuah rutinitas yang membosankan. Di peradaban yang matang, jabatan publik telah dikembalikan pada fitrahnya: sekadar profesi manajerial yang sarat dengan beban dan minim glorifikasi. Tidak ada kultus individu. Tidak ada tatapan memuja dari warga biasa ketika seorang pejabat lewat. Mereka memandang aparatur negara persis seperti mereka memandang seorang teknisi listrik yang dibayar untuk memastikan lampu kota tetap menyala. Jika lampunya mati, teknisi itu ditegur atau dipecat. Sesederhana itu.

Lalu, mengapa jarak kebudayaan kita dengan mereka terasa sejauh bumi dan langit? Jawabannya tidak terletak pada angka pertumbuhan ekonomi, melainkan pada kemiskinan mentalitas kita sendiri. Penyakit feodalisme di negara kita belum benar-benar mati; ia hanya berganti kulit. Masyarakat kita sering kali mengidap sindrom inferioritas warisan masa kolonial. Kita adalah pemegang saham negara ini, namun kita jugalah yang dengan sukarela menyediakan karpet merah, menunduk terlalu dalam, dan memaklumi gaya hidup mewah para birokrat seolah mereka adalah keturunan dewa. Arogansi para pejabat sejatinya lahir dan disuburkan oleh rahim kebudayaan masyarakatnya sendiri. Ketika sebuah masyarakat berhenti memperlakukan abdi negaranya sebagai raja, maka di detik itu pula para birokrat akan dipaksa turun dari singgasananya. Kemajuan sebuah bangsa tidak pernah dimulai dari pembangunan gedung pencakar langit, melainkan dari keberanian rakyatnya untuk menatap sejajar mata para pelayannya.