Filosofi Kontrak Sosial #4: Kompas Moral yang Menghilang dari Timur

Ada satu komponen peradaban tak kasatmata yang memisahkan negara maju dengan negara berkembang: anatomi rasa malu. Di kebudayaan Jepang yang lekat dengan nilai Bushido, atau di negara-negara Barat yang menjunjung tinggi etika protestanisme, integritas adalah mata uang yang paling berharga. Kita sering melihat seorang menteri di luar negeri mengundurkan diri sambil membungkuk meminta maaf kepada publik hanya karena menggunakan kartu kredit kantor untuk membeli barang sepele, atau karena bawahannya melakukan kesalahan administratif. Mundur dari jabatan bukanlah tanda kelemahan bagi mereka, melainkan sebuah bentuk katarsis—upaya untuk menyelamatkan martabat sistem agar tidak ikut membusuk bersama kesalahan individu. Mereka memiliki kompas moral internal yang bergetar hebat saat mengetahui bahwa kepercayaan publik telah mereka khianati.

Mari kita letakkan cermin peradaban itu di depan wajah birokrasi kita. Apa yang kita lihat adalah sebuah anomali psikologis yang mengerikan. Di sini, rasa malu telah mengalami desensitisasi yang luar biasa. Kita menyaksikan para pejabat yang tertangkap merampok uang rakyat masih mampu tersenyum lebar, melambaikan tangan ke arah kamera televisi, seolah mereka sedang berjalan di atas panggung penghargaan. Jabatan dipertahankan mati-matian meski moralitas sudah hancur lebur. Matinya rasa malu di level elite ini adalah pertanda bahwa sistem etika bangsa kita sedang mengalami gagal ginjal. Hukum formal di pengadilan mungkin bisa memenjarakan raga, tetapi hanya rasa malu kultural yang mampu mencegah seseorang untuk berbuat culas sejak di dalam pikiran. Pada titik ini, merestorasi moralitas birokrasi bukan lagi soal memperbanyak lembaga pengawas atau merevisi undang-undang, melainkan soal bagaimana kita sebagai masyarakat menghukum hilangnya rasa malu itu dengan sanksi sosial yang paling pedih, hingga menjadi pejabat publik kembali bermakna sebagai jalan pengorbanan, bukan jalan pintas menuju kekayaan.