Filosofi Kontrak Sosial #1: Hakikat Kontrak Sosial dan Tragedi Lahirnya Kasta Tuan Baru

Mari kita merenung sejenak, menarik mundur jarum jam peradaban ke titik nol, dan bertanya pada diri kita sendiri: untuk apa sebenarnya sebuah negara itu diciptakan? Dalam filsafat politik klasik, negara tidak pernah ada secara alamiah. Negara adalah sebuah entitas fiktif yang diciptakan oleh manusia melalui apa yang disebut sebagai Kontrak Sosial. Pada mulanya, manusia hidup bebas namun rentan terhadap kekacauan. Untuk bertahan hidup, membangun jalan, dan mengamankan properti, jutaan manusia akhirnya bersepakat. Mereka rela menyerahkan sebagian kemerdekaannya dan menyisihkan sebagian hasil keringatnya—yang kelak kita kenal dengan istilah pajak—ke dalam sebuah brankas raksasa bernama kas negara. Karena jutaan orang ini tidak mungkin mengatur lalu lintas dan merumuskan undang-undang secara bersamaan, mereka sepakat untuk merekrut, menggaji, dan memberikan mandat kepada segelintir orang. Orang-orang sewaan inilah yang kita sebut sebagai aparatur sipil, birokrat, dan pejabat.

Secara filosofis dan matematis, relasinya sangat jernih: rakyat adalah pemberi mandat sekaligus pemodal utama, sementara pejabat adalah pekerja yang disewa untuk melayani. Namun, sejarah selalu menyimpan ironi yang kelam. Seiring berjalannya waktu, terjadi sebuah ilusi hierarki yang memutarbalikkan nalar sehat. Entitas birokrasi yang awalnya dibentuk sebagai pelayan, perlahan-lahan bermutasi menjadi monster yang merasa memiliki. Di sinilah letak tragedi terbesar dalam peradaban kita. Mandat yang seharusnya dipikul dengan rasa tunduk berubah menjadi mahkota keangkuhan. Mereka yang digaji dari kepingan uang receh para pedagang pasar dan potongan gaji buruh pabrik, justru membangun benteng eksklusivitas. Mereka membunyikan sirine untuk menyingkirkan majikannya sendiri di jalan raya, dan menuntut penghormatan layaknya kasta priyayi. Ketika sebuah bangsa lupa pada hakikat asal-usul mengapa negara ini didirikan, maka hierarki yang cacat ini akan diterima sebagai sebuah kewajaran, mengubah demokrasi yang diagungkan kembali menjadi feodalisme bertopeng modern.